Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

FB_IMG_1773966750014

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

images (15)

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

FB_IMG_1773966750014


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

images (15)

Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah ,Bupati Bondowoso Terima Audiensi BI Jember

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menerima audiensi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember guna memperkuat sinergi program antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pertemuan berlangsung di ruang Paringgitan Pendopo Raden Bagus Asra, Bondowoso,Rabu 14/04/2026.

Dalam audiensi tersebut, Kepala KPwBI Jember, Iqbal Reza N menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan membahas penyaluran bantuan sarana dan prasarana tahun 2024–2025 sekaligus mengevaluasi kerja sama yang telah terjalin.

“Ikhtiar ini juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis ke depan dalam memperkuat perekonomian daerah,” ujar Iqbal,Rabu ,15/04/2026.

Ia memaparkan sejumlah rencana sinergi, di antaranya pengembangan UMKM dan ekonomi syariah melalui pre-event Samara 2026, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta penguatan produktivitas klaster pangan.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran turut menjadi fokus, melalui pembentukan pondok pesantren digital, perluasan ekosistem masjid go-digital, pengembangan merchant QRIS, serta edukasi tematik Perlindungan Konsumen (PeKA).
Di sisi lain, kerja sama juga diarahkan pada pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan.

FB_IMG_1773966750014

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksanaan high level meeting (HLM), serta sinergi dalam program operasi pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM).

Sementara itu Bupati Bondowoso menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik berbagai program yang diinisiasi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap sinergi tersebut mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam memperkuat perekonomian daerah, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

 

images (15)

Tiga Jurus Pemkab Bondowoso Tekan Kemiskinan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Upaya tersebut, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan.

“Pembangunan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi harus melibatkan semua pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Fathur Rozi.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka kemiskinan pada tahun 2026.

Strategi pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, salah satunya melalui berbagai program bantuan sosial.
Program tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan pangan.

Ia menyebutkan, program-program tersebut telah dipersiapkan dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dalam bulan ini, bantuan akan segera disalurkan sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan peralatan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, hingga dukungan pemasaran.

FB_IMG_1773966750014

“UMKM terus kita dorong. Tidak hanya diberikan bantuan, tetapi juga didampingi, diberikan pelatihan, dan dibantu pemasarannya agar benar-benar berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan di sektor pertanian, seperti bantuan pupuk gratis untuk meningkatkan produktivitas petani.

Lebih lanjut, Fathur Rozi menyampaikan bahwa strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan konektivitas wilayah.

Hal ini dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jaringan irigasi, serta akses pendukung ketahanan pangan.

“Melalui konektivitas wilayah, akses masyarakat akan semakin mudah, baik untuk distribusi hasil pertanian maupun aktivitas ekonomi lainnya,” terangnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa hasil dari berbagai program tersebut tidak dapat dirasakan secara instan.

Diperlukan proses, konsistensi, dan kerja sama semua pihak agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal.

“Ini tidak bisa langsung terlihat hasilnya hari ini. Perlu proses, komitmen, dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.

images (15)

Tentang Kemiskinan , Sekda Bondowoso Tekankan Validasi Data dan Langkah Strategis

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Bondowoso masih berada di angka sekitar 12,2 persen pada tahun 2025.

Meski demikian, angka tersebut disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Angka kemiskinan kita masih di kisaran 12,2 persen. Alhamdulillah sudah ada penurunan, namun tetap perlu perhatian serius,” ujarnya.

Fathur Rozi menjelaskan, untuk tahun 2026 pemerintah daerah masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap melakukan langkah antisipatif melalui berbagai strategi penanganan kemiskinan sebagaimana mewujudkan Bondowoso Berkah atass dasar Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah memastikan validitas Data Tunggal Kemiskinan (DTC). Data ini merupakan kompilasi dari tiga sumber utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, serta P3KE. Saat ini, proses validasi masih berlangsung melalui ground checking di lapangan.

“Data DTC harus benar-benar valid karena menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi,” jelasnya.

FB_IMG_1773966750014

Ia mengakui, tingkat kemiskinan di Bondowoso masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Adapun strategi yang disiapkan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan, serta pengurangan kantong kemiskinan dengan meningkatkan aksesibilitas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan lainnya.

“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Harus ada kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama membangun Bondowoso,” tegasnya,Rabu 15/04/2026.

Selain itu, Pemkab Bondowoso juga mendorong efisiensi, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti penghematan energi dan penggunaan kendaraan secara bijak.

Terkait kebijakan anggaran, Fathur Rozi menyebut belanja pegawai saat ini mencapai sekitar 38,6 persen. Pemerintah daerah berupaya menekan belanja tersebut dan meningkatkan belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Pada prinsipnya, kita patuh pada aturan dan terus mencari cara menekan belanja pegawai serta meningkatkan belanja produktif,” pungkasnya.

images (15)

Kinerja Masih “On The Track”, Sekda Bondowoso Dorong Percepatan Belanja Daerah

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja serta realisasi belanja pada Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi ini merupakan bagian dari kegiatan rutin pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Fathur Rozi menyampaikan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari capaian target kinerja perangkat daerah, realisasi belanja, hingga indikator lain seperti Pendapatan Bumi dan Bangunan (PBB).

“Secara umum, dari bulan pertama ini kita bersyukur masih on the track, meskipun tetap diperlukan peningkatan kinerja,” ujarnya,Rabu,15/04/2026.

Ia menegaskan bahwa awal tahun menjadi fase penting untuk melihat arah capaian kinerja ke depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan dan perbaikan sejak dini, khususnya dalam hal realisasi anggaran.
Menurutnya, realisasi belanja menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun menekankan strategi percepatan realisasi belanja agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

FB_IMG_1773966750014

“Realisasi belanja ini menjadi bagian penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu terus didorong,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Bondowoso juga memetakan perangkat daerah dengan capaian terendah sebagai bahan perbaikan. Meski demikian, secara keseluruhan kinerja masih dinilai berada pada jalur yang direncanakan.

Adapun realisasi belanja hingga Triwulan I tercatat sekitar 17 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

images (15)

Tindakan Tegas Polresta Banyuwangi Berantas Mafia BBM, Tujuh Tersangka Di Amankan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi. – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap dua kasus besar terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah. Dari pengungkapan di dua lokasi berbeda tersebut, polisi berhasil mengamankan tujuh orang tersangka beserta ratusan liter solar dan pertalite sebagai barang bukti.

Kasus pertama diungkap oleh Unit II Satreskrim pada Rabu(08/4/2026) di wilayah Kecamatan Singojuruh. Dalam operasi ini, polisi mengamankan tiga tersangka, yakni HSM (pemodal), JB (sopir), dan SBU (pembeli di SPBU). Modus operandi yang digunakan adalah membeli BBM jenis Solar menggunakan sepeda motor dengan alat bantu 40 barcode MyPertamina untuk mengelabui sistem, kemudian memindahkannya ke dalam puluhan jerigen plastik untuk diangkut menggunakan mobil pick-up Mitsubishi L300.

Sementara itu, kasus kedua dibongkar oleh Unit V Satreskrim pada Jumat(10/4/2026), di sebuah SPBU di Kecamatan Purwoharjo. Polisi mengamankan empat tersangka, termasuk dua oknum operator SPBU, IB dan HIS, yang diduga membantu pengisian BBM tidak sesuai SOP. Tersangka lainnya, RCA (pelaksana) dan M (pemodal), menggunakan mobil Toyota Kijang yang tangkinya telah dimodifikasi untuk membeli Pertalite secara berulang sebanyak delapan kali tanpa scan barcode.

Menanggapi keberhasilan pengungkapan ini, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan S.I.K., S.H., M.H. menyatakan bahwa penindakan ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga distribusi energi agar tepat sasaran. “Langkah ini adalah bentuk upaya kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan mendalam oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi guna memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan dalam keterangannya pada doorstop, Senin (13/4/2026).

FB_IMG_1773966750014

Beliau juga menambahkan pesan terkait pengawasan di lapangan. “Kami mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pendistribusian BBM subsidi. Jika ditemukan adanya praktik ilegal, segera laporkan kepada pihak berwajib. Kami akan bertindak tegas secara prosedural dan profesional terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Dari kedua perkara ini, total kerugian negara diperkirakan mencapai hampir Rp 8.000.000,- Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit Mitsubishi L300, satu unit Toyota Kijang modifikasi, satu unit motor Honda Scoopy, puluhan jerigen berisi solar dan pertalite, mesin sedot portable, serta puluhan barcode MyPertamina.

Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 60 miliar. Saat ini seluruh tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Mapolresta Banyuwangi.(*)

images (15)

Camat Curahdami Dorong Pelunasan PBB-P2 Capai 100 Persen di Bulan Juni

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kecamatan Curahdami terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberikan insentif berupa bonus dan program studi banding bagi desa yang berhasil melunasi pajak tepat waktu.

Camat Curahdami, Guruh Purnama Putra, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan apresiasi khusus kepada desa yang mampu melunasi PBB-P2 pada bulan Juni 2026.

Kebijakan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan penarikan pajak.

Hal tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso di Kecamatan Curahdami, Senin (2/04/2026).

“Bagi desa yang lunas lebih awal, khususnya pada bulan Juni, akan kami berikan bonus sebagai bentuk apresiasi,” ujar Guruh.
Tak hanya itu, ia juga menyiapkan program studi banding bagi desa dengan capaian terbaik. Desa yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam pelunasan PBB-P2 akan diajak melakukan studi banding ke Kota Malang.

“Bagi yang juara satu dan dua, akan kami ajak studi banding ke Malang. Ini sebagai bentuk dukungan agar desa lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja pajak,” tambahnya.

FB_IMG_1773966750014

Menurut Guruh, capaian realisasi PBB-P2 di Kecamatan Curahdami pada tahun 2025 telah mencapai 91,63 persen. Meski tergolong tinggi, pihaknya menargetkan peningkatan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2026.

“Harapan kami tahun ini bisa mencapai 100 persen. Apalagi dengan adanya sosialisasi dari Bapenda, tentu ini menjadi dorongan tambahan bagi desa untuk lebih optimal,” jelasnya.

Ia juga menyinggung peran penting kepala desa dalam mendorong capaian tersebut, termasuk di Desa Poncogati yang saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala desa.

“Ini juga menjadi tantangan bagi desa, termasuk Poncogati yang saat ini dipimpin Plt baru. Semoga bisa berkontribusi maksimal dan mencapai target yang diharapkan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi yang digelar bersama Bapenda bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait mekanisme pembayaran PBB-P2 serta pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kecamatan Curahdami optimistis target pelunasan PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

images (15)

Bapenda Bondowoso Gandeng Kejaksaan, Tindak Wajib Pajak Nakal

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso berencana menggandeng pihak Kejaksaan untuk melakukan pendampingan dalam penanganan wajib pajak yang dinilai tidak kooperatif.

Kepala Bapenda Bondowoso, Selamet Yantoko, menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil karena pihaknya kerap mengalami kesulitan dalam menagih kewajiban pajak, khususnya kepada wajib pajak yang sulit dihubungi.

“Ke depan, kami sudah meminta bantuan pendampingan dari Kejaksaan. Hal ini untuk memberikan arahan terkait langkah yang harus diambil terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif,” ujarnya,Senin13/04/2026.

Ia menjelaskan, permasalahan tidak hanya terjadi pada wajib pajak perorangan, tetapi juga pada sejumlah perusahaan atau penyedia layanan, termasuk yang berkaitan dengan pajak menara telekomunikasi.

Menurut Selamet, pihaknya tengah mempertimbangkan berbagai upaya strategis, salah satunya dengan menjalin kerja sama lintas sektor.

Termasuk kemungkinan berkoordinasi dengan penyedia layanan kelistrikan seperti PLN.

FB_IMG_1773966750014

“Kami sedang mengkaji langkah-langkah yang bisa dilakukan, misalnya melalui kerja sama dengan PLN untuk melakukan penghentian sementara layanan selama satu hingga dua hari. Harapannya, wajib pajak tersebut segera memenuhi kewajibannya,” jelasnya.

Bapenda mencatat, terdapat tunggakan pajak dari sektor tersebut yang mencapai sekitar Rp80 juta.

Hingga saat ini, upaya komunikasi terus dilakukan guna mendorong penyelesaian kewajiban pajak tersebut.

“Kami akan terus berupaya menghubungi dan mengingatkan agar segera melakukan pembayaran pajak,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

images (15)

Ringankan Beban Desa, Pemkab Bondowoso Wajibkan ASN Bayar PBB Mandiri Secara Digital Bulan April

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong peningkatan kesadaran pajak, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui penerapan sistem pembayaran digital e-SPPT.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mempermudah proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta membantu perangkat desa dalam proses pemungutan pajak di lapangan.

Slamet Yantoko kepala Bapenda Bondowosoemyampaikan pemerintah daerah menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh atau panutan dalam ketaatan membayar pajak.

Seluruh pegawai negeri, termasuk ASN dan pegawai BUMN, diharapkan telah melunasi kewajiban PBB paling lambat pada bulan April setiap tahunnya.

“ASN harus menjadi teladan. Tidak boleh lagi ada pegawai yang masih bertanya SPPT-nya di mana. Bulan April semua sudah harus lunas,” tegasnya,Senin 13/04/2026.

Kebijakan ini merupakan regulasi yang ditetapkan oleh Bupati Bondowoso guna mengurangi beban petugas pemungut pajak di tingkat desa.

Selama ini, petugas di lapangan sering menghadapi kendala karena masih banyak wajib pajak, termasuk ASN, yang belum melakukan pembayaran tepat waktu.

FB_IMG_1773966750014

Dengan adanya sistem e-SPPT, ASN dapat secara mandiri mengecek dan membayar pajak tanpa harus menunggu distribusi SPPT secara manual.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan inovasi baru berupa program Pekan Layanan Pajak.

Program ini menjadi wadah pelayanan terpadu yang meliputi pembayaran, konsultasi, hingga pemutakhiran data pajak yang akan dilaksanakan di setiap kecamatan.

“Melalui Pekan Layanan Pajak, masyarakat bisa menyampaikan berbagai permasalahan terkait data PBB. Kami targetkan dalam satu minggu, persoalan yang masuk bisa langsung ditangani,” jelasnya.

Namun demikian, pemutakhiran data tersebut difokuskan untuk tahun pajak 2027, mengingat data tahun 2026 telah tercetak dan tidak dapat diubah.

Langkah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai keluhan masyarakat, seperti ketidaksesuaian data objek pajak maupun nilai tagihan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis, melalui digitalisasi sistem dan peningkatan pelayanan ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan semakin meningkat serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

images (15)

Gebrakan Baru! Pemkab Bondowoso Luncurkan e-SPPT, Bayar PBB Kini Bisa Online dan Transparan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak.

Salah satunya dengan menggelar sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Curahdami, Senin (13/4/2026).

Haeriyah Yuliati Asisten III Administrasi Umum Setda Bondowoso menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi dalam rangka mendorong peningkatan PAD, yang merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Perempuan yang pernah menjabat lurah 8 tahun ini dengan mudah menyampaikan sosialisasi tersebut,lebih -lebih pemerintah memperkenalkan program baru berupa pembayaran pajak secara online melalui sistem elektronisasi SPPT (e-SPPT).

Melalui sistem ini, wajib pajak cukup mengakses portal pajak Bondowoso untuk mengetahui besaran tagihan PBB-P2, termasuk tunggakan yang belum terbayar.

“Tahun 2026 ini merupakan pertama kalinya sistem e-SPPT diterapkan. Wajib pajak kini bisa lebih mudah, cukup membuka link atau portal pajak untuk mengetahui dan membayar kewajibannya,” ujar Haeriyah,Senin 13/04/2026

Pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara mandiri melalui berbagai kanal digital, seperti QRIS, GoPay, Tokopedia, hingga gerai seperti Alfamart dan Indomaret.

FB_IMG_1773966750014

Dengan sistem ini, pembayaran akan langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi kebocoran pajak.

Selama ini, ditemukan kasus di mana wajib pajak telah membayar, namun dana tidak tersetor ke kas daerah atau tercatat tidak sesuai akibat sistem penyetoran manual.

“Dengan sistem ini, setelah wajib pajak melakukan pembayaran, dana akan langsung masuk ke rekening daerah. Sehingga tidak ada lagi potensi kerugian bagi wajib pajak,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, realisasi PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso mencapai sekitar 70 persen atau lebih dari Rp17 miliar.

Sementara itu, target PAD tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp330 miliar. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan monitoring lebih awal agar kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diatasi.

Pemerintah mengimbau agar pemilik atau penghuni segera mengurus pemecahan SPPT apabila belum dilakukan, guna mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso.

images (15)

Perkuat Karakter Generasi Muda, Wabup Bondowoso Buka KMD Angkatan I di Pakem

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Wakil Bupati Bondowoso yang juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, secara resmi membuka kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Angkatan I golongan penggalang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kwarcab Gerakan Pramuka Bondowoso tersebut berlangsung di Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Pakem, dengan lokasi pelaksanaan di SDN Petung 1, Kecamatan Pakem.

Wabup As’ad Yahya Syafi’i menekankan pentingnya peran pembina pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan.

Dikatakan bahwa, pembina pramuka memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada peserta didik.

Ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan KMD sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pembina pramuka di tingkat penggalang.

“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mencetak pembina pramuka yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada 10–12 April 2026 dan dilanjutkan pada 17–19 April 2026.

Selama pelatihan, para peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan, metode pembinaan, serta praktik lapangan guna meningkatkan kompetensi sebagai pembina.

Skema pelatihan dirancang dengan komposisi 80 persen praktik dan 20 persen teori, yang dinilai efektif untuk menghasilkan pembina yang siap terjun di lapangan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam membina anggota pramuka di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, Gerakan Pramuka di Kabupaten Bondowoso diharapkan semakin berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan karakter generasi muda.

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih